Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, melaksanakan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Nurcahyo Jungkung Madyo, sebagai langkah memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum, Rabu (8/7). Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hensah didampingi para Pejabat Administrator Kantor Wilayah serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Palangka Raya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah didampingi Asisten Tindak Pidana Umum, Kosasih, Asisten Intelijen Hendri, Hanafi, dan Kepala Bagian Tata Usaha, Mei Abeto Harahap.Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Hensah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah yang baru. Pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Nurcahyo Jungkung Madyo, menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara Kejaksaan dan jajaran Pemasyarakatan selama ini telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan."Hubungan antara Kejaksaan dengan Pemasyarakatan selama ini sudah berjalan dengan baik. Apa yang sudah terjalin hendaknya kita lanjutkan dan semakin kita perkuat demi kelancaran pelaksanaan tugas," ujar Nurcahyo.Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang cepat dalam menghadapi kondisi yang bersifat mendesak, termasuk berkaitan dengan proses pengantaran tahanan ke rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan pada malam hari di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah."Apabila ada hal yang bersifat urgent dan membutuhkan percepatan, silakan menghubungi saya secara langsung. Komunikasi yang baik akan memudahkan penyelesaian setiap dalam pelaksanaan tugas," tegasnya.Menanggapi hal tersebut, Hensah menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun antara kedua institusi."Saya berkomitmen melanjutkan kerja sama dan koordinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara jajaran Pemasyarakatan dan Kejaksaan di Kalimantan Tengah. Sinergi ini menjadi modal penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif," kata Hensah.Hensah juga menegaskan bahwa jajaran Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah akan terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Kalimantan Tengah guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan operasional."Kami siap membangun komunikasi yang semakin intensif, baik dengan Kejati maupun seluruh Kejari di Kalimantan Tengah. Kolaborasi yang kuat akan memberikan kepastian dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas masing-masing," ujarnya.Menutup audiensi, Hensah menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan berbagai pola kerja sama positif yang telah terjalin sebelumnya.

Palangka Raya - Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, menghadiri acara syukuran sekaligus penyambutan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara Polda Kalimantan Tengah, Kamis (2/7). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta jajaran di lingkungan Polda Kalimantan Tengah dan organisasi masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi masuknya Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti yang merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada institusi Polri khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atas jasa dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah, Hensah, menyampaikan apresiasi atas diraihnya Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti oleh Polda Kalimantan Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan amanah negara."Kami mengucapkan selamat kepada Polda Kalimantan Tengah atas Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas pengabdian dan prestasi institusi Polri dalam melayani masyarakat," ujar Hensah.Hensah menegaskan bahwa sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Polri selama ini telah terjalin dengan baik, terutama dalam mendukung keamanan, penegakan hukum, serta pembinaan narapidana dan tahanan di wilayah Kalimantan Tengah."Sinergi yang telah terbangun antara Pemasyarakatan dan Polri harus terus diperkuat. Kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.Ia juga berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara."Semoga di usia ke-80 ini, Polri semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Kami siap terus bersinergi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Tengah," tutup Hensah.

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Barigas Polda Kalimantan Tengah, Rabu (1/7). Upacara berlangsung dengan dipimpin oleh Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhamartha yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Momentum tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta jajaran di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah, Hensah, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang semakin efektif."Sinergi antara Pemasyarakatan dan Kepolisian merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Kolaborasi ini harus terus diperkuat demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Hensah.Menurutnya, hubungan yang harmonis antara seluruh aparat penegak hukum akan berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk dalam pembinaan warga binaan dan penguatan sistem keamanan di lingkungan pemasyarakatan."Kami mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Polri selama ini. Semoga di usia ke-80, Polri semakin profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat dalam mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban," tambahnya.Hensah juga menegaskan bahwa jajaran Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah siap mendukung berbagai program dan langkah strategis yang dijalankan Polri melalui kerja sama yang solid dan berkelanjutan."Semangat Hari Bhayangkara harus menjadi energi bersama untuk terus membangun sinergi, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Kami siap berjalan bersama Polri dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan maju," tutup Hensah.

Palangka Raya - Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum sekaligus membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, melaksanakan audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Selasa (30/6). Dalam audiensi tersebut, Hensah didampingi Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, Theo Adrianus. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., yang didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., serta Hakim Tinggi, Dr. Alfon, S.H., M.H.Pertemuan berlangsung dengan membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Kedua belah pihak sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah.Salah satu pembahasan utama dalam audiensi tersebut adalah persoalan distribusi narapidana yang hingga kini masih menjadi tantangan antara Pengadilan Tinggi dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, sementara jumlah satuan kerja Pemasyarakatan masih terbatas, menjadi faktor utama yang memengaruhi proses penempatan narapidana secara efektif.Hensah menyampaikan bahwa sinergi dengan Pengadilan Tinggi sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai kendala tersebut. "Kami ingin membangun komunikasi yang semakin erat dengan Pengadilan Tinggi sehingga setiap tantangan, termasuk distribusi narapidana akibat keterbatasan satuan kerja dan luasnya wilayah Kalimantan Tengah, dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik," ujar Hensah.Selain itu, audiensi juga membahas dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan pasca pemisahan kementerian. Hensah menjelaskan berbagai perubahan kelembagaan yang terjadi sekaligus memberikan gambaran mengenai arah kebijakan Pemasyarakatan saat ini agar tercipta pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum."Pemasyarakatan saat ini memiliki dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi Pemasyarakatan agar kolaborasi yang terbangun dapat berjalan optimal dalam mendukung sistem peradilan pidana," kata Hensah.Hensah menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan tugas negara. "Kami berharap sinergi ini tidak hanya terjalin dalam penyelesaian persoalan teknis, tetapi juga dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan secara profesional," tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Hensah juga menekankan paradigma Pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Menurutnya, lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata tempat memberikan efek jera, melainkan sarana membentuk warga binaan agar mampu memperbaiki diri, memiliki keterampilan, dan siap kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Diakhir, Kakanwil menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta sistem Pemasyarakatan yang semakin humanis.